Sri Mulyani Menjamin Pemerintah Menjaga Akuntabilitas Keuangan

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa keuangan negara tetap akuntabel dan bisa terverifikasi dengan transparan utamanya dalam pembiayaan penangan COVID-19 pusat dan daerah.

Akuntabilitas dan pengendalian keuangan dilaksanakan dengan melibatkan penegak hukum POLRI, Kejaksaan Agung, KPK, BPK, BPKP, dan LKPP. Semua lembaga diharapkan melakukan supervisi secara ketat dan terbuka.

Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2021, Selasa (14/9/2021). Rakernas mengambil tema atau tajuk Bangkitkan Ekonomi, Pulihkan Negeri, Bersama Hadapi Pandemi.

Rakernas yang diselenggarakan secara virtual juga mengagendakan peluncurkan buku Mengawal Akuntabilitas PC PEN Tahun 2020 serta pemberian penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menurut Sri Mulyani Pelibatan aktif lembaga penegak hukum merupakan bagian dari pencegahan bagi potensi penyelewengan keuangan utamanya dalam penggunaan anggaran.

Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2021 menghadirkan narasumber Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Komja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Sumyati, Gubernur Bali Wayan Koster, Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu, Auditor Utama Keuangan Negara II BPK Laode Nusriadi, serta Irjen Kemenkeu Murni Utami.

Krisis yang diakibatkan pandemi membuat pemerintah bekerja lebih keras untuk mengoptimalkan peran APBN dalam penanganan kesehatan masyarakat baik untuk program vaksin maupun perawatan pasien, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta program-program prioritas di tengah Pandemi Covid-19. Masih tingginya kasus Covid-19 di tahun 2021 melatarbelakangi peningkatan anggaran program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2021 menjadi Rp744,75 triliun.